News tricker
Suku Bunga dan Intermediasi Perbankan

Suku Bunga dan Intermediasi Perbankan

Parmusinews – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi tujuh persen dari sebelumnya 7,25 persen. Ini merupakan level terendah BI Rate dalam 2,5 tahun terakhir atau sejak akhir Agustus 2013.

RDG BI juga menetapkan suku bunga deposit facility sebesar lima persen dan lending facility pada level 7,5 persen serta menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer dalam rupiah dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen. Penurunan BI Rate bisa menjadi sinyal positif pemulihan perekonomian dan diharapkan bisa mendorong perbankan untuk meningkatkan fungsi intermediasi. Setelah itu, penurunan suku bunga instrumen tersebut segera diikuti penurunan suku bunga pasar uang dan suku bunga simpanan perbankan.

Masalahnya, apakah penurunan pada suku bunga simpanan perbankan akan segera diikuti pergerakan suku bunga kredit. Selama ini, rigiditas suku bunga kredit terhadap perubahan suku bunga instrumen moneter menjadi hambatan bagi berjalannya transmisi kebijakan moneter pada sektor riil. Sehingga, tujuan semula strategi kebijakan moneter untuk mendorong pemulihan perekonomian dan fungsi intermediasi menjadi kurang efektif.

Rigiditas tersebut terkait dengan berbagai persoalan internal mendasar yang dihadapi perbankan nasional, mulai struktur finansial yang belum optimal sampai persoalan capacity building, khususnya dalam masalah manajemen risiko. Biaya intermediasi yang begitu tinggi merupakan indikasi bahwa pada satu sisi struktur perbankan di Indonesia belum sehat.

Sudah sejak lama berbagai kalangan berharap agar suku bunga pinjaman perbankan segera turun karena suku bunga kredit secara umum masih relatif tinggi. Suku bunga kredit bank di Indonesia masih berkisar 12 persen, sehingga membuat sektor industri sulit bersaing.

Padahal, suku bunga modal kerja di semua negara ASEAN dan Cina rata-rata di bawah tujuh persen. Di Thailand 7,1 persen, Filipina 5,85 persen, Singapura 5,35 persen, dan Malaysia 4,53 persen.

Kelaziman di negara maju, biaya intermediasi hanya sekitar tiga persen. Sementara, di Indonesia, spread atau selisih suku bunga deposito dan pinjaman cukup besar, yaitu hingga enam persen. Sedangkan, normalnya sekitar tiga persen. Jadi, bisa dibayangkan betapa tidak kompetitifnya industri dalam negeri.

Kontribusi suku bunga pinjaman terhadap total biaya produksi sangat besar, yakni mencapai 40 persen. Suku bunga modal kerja yang pada saat ini masih sekitar 12 persen menyebabkan industri tidak bisa mematok harga produknya lebih murah.

Penurunan BI Rate pada pertengahan Januari dan Februari lalu diharapkan memperoleh respons perbankan melalui penurunan suku bunga pinjaman. Apalagi, pada tahun ini pasar juga dibanjiri kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang dibayarkan sebesar sembilan persen, sehingga mau tak mau bank-bank harus menurunkan suku bunga kredit untuk dapat bisa bersaing.

Harus diakui bahwa sektor riil sekarang ini masih menghadapi tantangan krisis global. Bahkan, banyak industri yang melakukan PHK. Namun, laju konsumsi masyarakat yang masih kuat bisa mendorong industri untuk tumbuh dan memperoleh dukungan perbankan.

Memang, harus diakui masih ada bank setelah mengalami periode krisis cenderung kehilangan kemampuan dan kompetensinya dalam menyalurkan kredit. Perbankan terlalu berhati-hati dan gamang dalam menilai layak tidaknya suatu kredit.

Di samping itu, sebagian besar bank juga masih tertarik untuk menikmati bunga SBI atau obligasi lainnya dibandingkan melakukan fungsinya untuk menyalurkan kredit. Perbankan perlu menyalurkan kredit, terutama dalam menjalankan fungsi intermediasi terhadap sektor yang produktif.

Selama ini, ada sejumlah faktor yang menyebabkan lambatnya penurunan suku bunga kredit, sehingga perlu dukungan pemerintah, antara lain, pertama, risiko kredit masih tinggi, baik akibat kondisi eksternal maupun internal debitornya. Sebagian besar bank menyatakan kondisi eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, risiko sosial dan politik, dan keamanan sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya risiko kredit yang harus dikover bank.

Selain itu, kondisi internal debitor dalam beberapa hal masih berisiko tinggi. Misalnya, debitor merupakan nasabah baru sehingga profil risikonya belum diketahui. Akibatnya, bank masih perlu membebankan risiko premi yang cukup tinggi ke nasabahnya dalam bentuk suku bunga yang masih tinggi. Karena itu, bank tidak bisa menurunkan suku bunga kredit secepat menurunkan suku bunga deposito.

Kedua, bank masih memakai dana lama dengan suku bunga tinggi. Biaya dana (cost of fund) merupakan komponen utama dalam penghitungan suku bunga kredit. Bank masih kesulitan menurunkan suku bunga kredit dengan alasan dana yang dipakai untuk menyalurkan kredit tersebut berasal dari dana-dana lama dengan suku bunga yang tinggi.

Akibatnya, biaya dananya masih cukup tinggi walaupun akhir-akhir ini suku bunga deposito sudah menurun. Selain itu, struktur dana pihak ketiga yang dimiliki bank-bank masih banyak yang berupa dana mahal berbentuk deposito.

Ketiga, suku bunga perbankan Indonesia sulit turun karena masih adanya inefisiensi dalam sistem perbankan maupun kondisi perbankan yang terlalu profit oriented. Salah satunya tercermin dari tingginya net interest margin (NIM). NIM adalah selisih antara suku bunga simpanan yang dibayarkan bank kepada deposan dan suku bunga kredit yang dikenakan bank pada debitor.

Rata-rata NIM perbankan Indonesia per akhir 2015 lalu ada di kisaran 5,39 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan NIM perbankan di kawasan ASEAN lainnya, juga lebih tinggi dibanding NIM perbankan di negara-negara maju lainnya. Bahkan, NIM perbankan di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Saat ini, NIM perbankan Indonesia adalah 5,39 persen, sementara Thailand mencapai 2,60 persen, Filipina sebesar 3,35 persen, dan Malaysia 2,35 persen.

Keempat, bank besar belum sepenuhnya menurunkan suku bunga kreditnya. Mekanisme price leader dan price follower ternyata juga berlaku dalam hal keinginan bank-bank untuk menurunkan suku bunga kredit. Sebagian bank masih bersifat menunggu. Mereka belum berniat menurunkan suku bunga kredit (price follower) karena bank-bank lain atau bank besar juga belum menurunkan suku bunga kredit (price leader).

Dalam kondisi seperti itu, bank-bank mungkin menghadapi dilema. Sebab, jika bank-bank tersebut menurunkan suku bunga kredit lebih dulu, hal itu belum tentu direspons positif oleh nasabah. Dan, di sisi lain, bank-bank lain belum tentu mengikutinya.

 

Aunur Rofiq

(Ketua PP Parmusi)

Komentar

Tuliskan komentar anda dengan mengisi kolom dibawah *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates