News tricker
Pasar Spekulatif, Penyebab Krisis dan Ketimpangan Sosial

Pasar Spekulatif, Penyebab Krisis dan Ketimpangan Sosial

Oleh: Gede Sandra *)

Beberapa tahun lalu seorang srikandi menteri keuangan di pemerintahan sebelum ini menerbitkan surat utang atas nama Negara Indonesia. Sayang keputusan pemberian bunga utangnya diduga merugikan bangsa. Merugikan bagi pemerintah Indonesia, karena harus membayar lebih tinggi dari para negara tetangga di Asia, tapi menguntungkan bagi sekalangan pemain di pasar uang. Pendek cerita, si srikandi menteri keuangan tersebut, yang kini berada di Bank Dunia, kemudian diganjar penghargaan oleh berbagai media dan lembaga asing.

Pada suatu kesempatan tertutup, menteri keuangan yang setelahnya (menggantikan si srikandi yang pindah ke Bank Dunia), menyatakan, bahwa bunga yang diberikan si srikandi ketinggian beberapa persen dari yang semestinya. Karena setiap tahunnya bunga berbunga, maka Indonesia harus membayar ratusan triliun di atas negara-negara lain. Bila kasus keuangan semacam ini terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya kuat, dapat saja si srikandi menteri keuangan tersebut dipidanakan karena rugikan negara– tapi di sisi lain dirinya bertindak menyenangkan bagi pasar keuangan dunia.

Pasar keuangan dunia adalah pasar yang sangat spekulatif. Ilmu ekonomi neoklasik, yang sering juga disebut neoliberal, terutama sekali menghendakinya liberalisasi di pasar ini. Tidak perlu ada kekangan atau aturan yang mungkin menghalangi lalu lintas di pasar uang. Sementara sudah terbukti bahwa liberalisasi yang “asal-asalan”, terutama di sektor keuangan akan selalu menghasilkan krisis dan ketimpangan sosial. Kenapa menghasilkan krisis? Karena terdapat irasionalitas, kebijakan berpikir yang tidak rasional, di kalangan para pelaku pasar uang (yang telah digambarkan dengan baik oleh Robert Shiller, peraih Nobel Ekonomi tahun 2013).

Salah satu contoh yang paling aktual adalah irasionalitas yang terjadi di kalangan lembaga keuangan di AS dalam berinvestasi di sektor perumahan AS tahun 2000-2007. Pada tahun 2000, presiden AS yang baru terpilih, seorang pemain migas, memotivasi rakyat AS untuk memiliki rumah yang ideal. Diluncurkanlah program subprime mortgage, hipotek untuk warga kelas bawah di AS. Ekonomi seolah akan hendak bangkit, berbagai lembaga keuangan di AS, mulai dari bank investasi hingga asuransi berlomba-lomba untuk merancang skema pembiayaan untuk proyek besar ini. Fenomena ditandai dengan naiknya harga perumahan di AS secara signifikan dalam periode 2000-2007.

Namun ternyata daya beli warga AS yang disasar proyek ini tidak sebesar harapan, karena pada saat bersamaan juga terjadi relokasi industri dari AS ke luar negerinya (terutama ke China dan Mexico) mengakibatkan pengangguran. Gagal bayar terjadi, gelembung perumahan pun meletus, harga rumah anjlok. Anjloknya harga aset perumahan telah merusak neraca lembaga-lembaga keuangan dari AS hingga Eropa dan Inggris. Bank-bank bangkrut, bankir dan pemain besar investasi banyak yang bunuh diri. Kepercayaan terhadap pasar keuangan ambruk, perusahaan-perusahaan besar jatuh sahamnya, PHK massal di mana-mana.

Kenapa menghasilkan ketimpangan sosial?

Karena seiring dengan liberalisasi keuangan selama berlakunya rezim neoliberal dunia sejak awal 1980an hingga kini, terdapat perhatian yang berlebihan dari perekonomian terhadap para pelaku pasar keuangan dalam segi kesejahteraan. Secara kasat mata saja, fee dan bonus seorang pemain pasar uang dapat berpuluh atau ratusan kali lipat upah para buruh atau petani. Memang mayoritas masyarakat dunia adalah para pekerja, sedangkan para pemain pasar uang –bersama para kapitalis yang diperkayanya– hanya segelintir saja. Namun sebuah lembaga non pemerintah internasional, Oxfam, belum lama memprediksi bahwa pada 2016 nanti sekitar 0,1 persen penduduk dunia menguasai lebih dari separuh kekayaan dunia. Sementara setiap 1 dari 10 orang di dunia belum mendapatkan makanan layak setap hari. Dan lebih 1 miliar penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan versi PBB (berpenghasilan di bawah 1,25$ AS per hari). Segala ketimpangan ini adalah produk dari rezim ekonomi yang mendukung pasar uang yang spekulatif.

Yang terburuk adalah ketika akhirnya pasar keuangan ambruk dan banyak perusahaan jatuh, akhirnya harapan untuk dana talangan dibebankan kepada pajak rakyat pekerja juga. Berbagai jaminan sosial yang semestinya diberikan kembali kepada rakyat, dipotong demi menyubsidi para bankir dan kapitalis yang kolaps saat krisis.

Contoh di luar negeri terjadi di Eropa (Yunani, Spanyol, Portugal, dll) yang rakyat pekerjanya harus menderita kebijakan pengetatan (austerity) anggaran kesejahteraan umum, sementara para bankirnya terus disubsidi dengan uang yang dicetak Bank Sentral Eropa. Contoh nyata dari perilaku ini di Indonesia adalah masih terus dikucurkannya pembiayaan Oblikasi Rekap setiap tahunnya (hingga tahun 2030) di APBN untuk menyubsidi bank-bank terbesar di Indonesia yang saat ini sudah untung, sementara subsidi yang berhubungan dengan kesejahteraan umum (seperti energi) terus dipangkas. Hal inilah mungkin yang salah satunya membuat indeks gini, yang mengukur ketimpangan sosial, terus memburuk sejak 2004 hingga 2014 –semasa pemerintahan yang sebelum ini dikendalikan rezim pasar spekulatif.

*) Gede Sandra, Dosen Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta, mantan aktivis ITB dab lulusan Magister UI.

Komentar

Tuliskan komentar anda dengan mengisi kolom dibawah *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates